Lawan Korupsi, Lawan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Skalacomm
20 September 2018

“it is like KEEP stealing from someone who

really NEED it, and that simply not good.

And what make more depressing is we

keep standing as a SPECTATOR. –a foolish”

“The world belongs to optimists; the

pessimists are only spectators. –Francois Guizot”

DEMOCRACY IS NOT A SPECTATOR SPORT –Michael Moore

Korupsi secara etimologi berasal dari kata corruptio atau corruptus yang merupakan bentuk kata benda dari corrumpere dalam Bahasa Latin yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, dan menyogok. Secara terminologi, korupsi diterjemahkan dalam berbagai definisi walaupun intinya akan bermuara pada suatu tindakan rasuah. Pada tahun 1997, Bank Dunia mengeluarkan definisi korupsi sebagai penyelewengan wewenang oleh pejabat publik yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Beranjak dari definisi umum di tersebut, Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi dapat mencakup bentuk yang luas seperti penyuapan, pemerasan, pencucian uang, penggelapan, sampai pada politik uang.[1] Klitgaard juga mencoba membuat sebuah formulasi ekuasi mengenai bagaimana korupsi bisa tercipta, bahwa korupsi terjadi akibat kombinasi monopoli dan diskresi dikurangi akuntabilitas seseorang/ sebuah institusi. Pada tahun 1999, UNDP pun mengeluarkan definisi serupa, namun lebih lanjut menggolongkan dua macam korupsi yaitu yang bersifat spontan dan yang bersifat sistemik (institusional). Perkembangannya, korupsi yang dahulu diasosiasikan sebagai tindakan curang di sektor publik oleh pejabat publik atau aparat pemerintahan, sekarang cakupannya meluas ke partai politik, non-governmental organization (NGO), hingga entitas bisnis.

Hukum internasional mengenai korupsi, sampai pada hierarki teratasnya pada tahun 2004 ketika United Nations Convention Against Corruption disahkan oleh PBB. Hal ini juga menjadi gebrakan pemikiran baru bahwa korupsi bukan tak lagi menjadi isu tabu untuk diangkat seperti pada tahun-tahun sebelumnya, lebih jauh lagi dengan disahkannya konvensi ini kita dapat melihat adanya usaha internasional untuk memerangi korupsi. Dasar pemikiran yang membuat konvensi dianggap perlu ada dan menjadi pelengkap dari United Nations Convention agains 

Transnational Organized Crime adalah karena korupsi dianggap sebuah tindakan yang bersifat korosif pada masyarakat.Hal tersebut semakin dianggap parah dan destruktif, apabila terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Korupsi mengalihkan alokasi bantuan kemanusiaan dan investasi luar negeri yang seyogyanya dipakai untuk membangun negara dan menyejahterakan masyarakat, menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri. Itulah mengapa isu korupsi semakin banyak dilirik, tak lain disebabkan karena efek domino yang ditimbulkannya terhadap pelanggaran demokrasi, bahkan lebih jauh lagi dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).[1] Hal ini merupakan gebrakan yang luar biasa, mengingat pada pendekatan tradisional, korupsi dan penyuapan dianggap sebagai victimless crime. [2]

Secara empiris, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi biasanya memiliki tingkat pelanggaran HAM yang tinggi pula.[3] Disimpulkan pula bahwa korupsi dan pelanggaran HAM tumbuh pada lingkungan yang mendukung untuk itu, di mana isu kesejahteraan masyarakat dan kebobrokan institusi menjadi sorotan. Oleh karenya, riset-riset yang menghubungkan antara korupsi dan pelanggaran HAM terus dilakukan karena dampaknya dianggap masif. Pada pendapat lain, korupsi, diklaim menghalangi dan menghambat negara untuk dapat menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak asasi warganya terutama di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.[4] Contoh konkretnya adalah jika seorang penghuni rumah tahanan harus menyogok dengan memberi sejumlah uang atau rokok dahulu untuk mendapatkan selimut dan makanan, maka sebenarnya negara telah abai terhadap hak asasi narapidana tersebut dan telah melanggar pasal 10 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Di Indonesia sendiri, penegakan terhadap tindak pidana korupsi sudah mulai memasuki babak baru ketika Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian dengan Undang-Undang No. 31/1999 yang mengalami beberapa perubahan lewat Undang-Undang No. 20/2001 tindak pidana korupsi menjadi salah satu jenis tindak pidana khusus yang memiliki rezim tersendiri sebagai lex specialis di bidang tindak pidana korupsi dan memiliki sistem pembuktian berbeda namun tetap bertautan dengan KUHP sebagai lex generalis. Secara institusional, pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kembali pada keterkaitan korupsi dengan pelanggaran HAM, potensi pelanggaran HAM juga dikatakan dapat terjadi pada dua aspek. Pertama, bagaimana potensi pelanggaran itu muncul ketika hukum prosedural dikesampingkan dan mereka yang bersuara menentang korupsi akan disingkirkan untuk menghambat bahkan menghindari proses penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi terutama apabila korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi di sebuah negara. Masalah ini terjadi pula di Indonesia di mana mereka yang dianggap menentang pihak berkuasa yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dikriminalisasi. Ke-dua, adalah bagaimana reformasi anti-korupsi kemudian dianggap menghabiskan biaya yang tak sedikit, sehingga kadang tidak sejalan dengan tujuan dari pemberantasan korupsi itu sendiri yang ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat kecil, namun kemudian dalam proses reformasinya aspek ekonomi dan sosial masyarakat tetap sedikit terlupakan.[1] Namun, penulis kurang sependapat dengan poin ke-dua ini sebab untuk memperbaiki sesuatu, terkadang kita memerlukan effort untuk mencapai sesuatu. Termasuk untuk memberantas korupsi.

Berbicara mengenai pemberantasan korupsi, apabila kita menyimak formula ekuasi korupsi Klitgaard di atas, bahwa nyata bahwa korupsi terjadi karena kurangnya akuntabilitas. Maka untuk menanggulanginya, diperlukan pendidikan karakter terutama bagi anak-anak dan generasi muda agar integritas dan akuntabilitas sebagai manusia bisa mendarah daging dan menjadi budaya baru bagi generasi mendatang. Oleh karenanya, pendidikan semacam ini dan kampanye antikorupsi pun harus terus dikomunikasikan lewat sosial media, iklan layanan masyarakat, dan lainnya secara aktif, dan kontinyu. Selain itu, kampanye antikorupsi tersebut akan lebih baik jika diiringi program-program yang menciptakan pengalaman bagi target edukasi antikorupsi agar tercipta mindset bahwa audience yang menjadi target kampanye ini telah aktif dan turut serta dalam langkah antikorupsi. Harapannya, para audience ini akan menjadi agen-agen antikorupsi di masa depan yang dapat menularkan lebih banyak semangat antikorupsi bagi lingkungannya.

Pada tanggal 9 dan 10 Desember tahun ini, kita dihadapkan pada tiga momentum berbeda yakni Hari Antikorupsi Sedunia, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, dan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Tidak pernah ada yang kebetulan di dunia ini, makan momentum ini layaknya menjadi titik awal penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, yang transparant, memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memperhatikan hak asasi konstituen. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakoni dengan ideal dan masyarakat pun dapat berkembang mengikuti harmoni perubahan zaman yang makin penuh tantangan. Bukan tanpa alasan pula mengapa tulisan ini membaurkan antara korupsi dan hak asasi manusia, selain karena momen, juga karena ironi yang terjadi di masyarakat di mana begitu banyak orang berlomba-lomba berteriak memperjuangkan HAM, memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, namun ketika korupsi dilakukan, maka lapurlah perjuangan yang dilakukan demi HAM. Akhir kata, selamat Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember, selamat Hari Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember, dan selamat berpesta demokrasi bagi yang sedang memilih kepala daerahnya. Pilihan Anda menentukan kemajuan daerah sampai 5 tahun yang akan datang.

[1] Robert Klitgaard, International Cooperation Against Corruption, Finance and Development Vol. 35 No. 1, March 1998.

Ibid.

[1 ] Prof. Dr. Anne Peters, Corruption and Human Rights, Working Paper (Basel Institute on Governance September2015).

[2] Matthias Korte in Wolfgang Joecks/Klaus Miebach (eds.), Münchener Kommentar zum StGB, 2nd ed. Munich 2014

[3] Todd Landman & Carl Jan Willem Schudel, Corruption and Human Rights, Empirical Relationships and Policy Ad­vice, Working Paper (International Council on Human Rights Policy: Geneva 2007.

[4] James Thuo Gathii, Defining Relationship between Human Rights and Corruption, University of Pennsylvania : Journal of International Law Vol. 31 Issue 1, 2009.

[1] Robert Klitgaard, International Cooperation Against Corruption, Finance and Development Vol. 35 No. 1, March 1998.